tugas akuntansi biaya

BAB V

AKUNTANSI BIAYA

NAMA	NPM
Aan Setiawan	25209895
Bayu Susanto	23209060
Devin Pratama	23209413
Muchammad Ikhsan Issrofudin	26209310
Ramadhani	20209803
Riskia Yusuf	26209203

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

DEPOK

2010

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan shalawat serta salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Yang telah membawa kita menuju jalan yang benar dan di ridhai Allah SWT . karena dengan rahmatNya-lah kita dapat menyelesaikan tugas makalah ini  

Makalah ini disusun dengan cara mengambil intisari dan sedikit materi dari beberapa referensi akuntansi biaya dan beberapa tambahan yang dianggap perlu serta disesuaikan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia

Banyak pihak yang telah mendukung tersusunnya makalah ini, ungkapan terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan tambahan, dorongan maupun saran-saran sejak tugas makalah ini diberikan.

Demikianlah makalah sederhana ini dipersembahkan dengan harapan dapat membantu dalam mempelajari materi Akuntansi Biaya. Semoga memperkaya wawasan dan cakrawala keilmuan pembaca dan penyusun.

Depok, 25 Oktober 2010

Penyusun

    

BAB I

PENDAHULUAN

Proses produksi di perusahaan industri memerlukan penanganan yang  spesifik karena tergantung dari berbagai pesanan yang diterima, yang bervariasi antara pesanan yang satu dengan pesanan yang lain. Pesanan yang satu harus dipisahkan identitasnya dari pesanan yang lain, sehingga manajemen membutuhkan informasi harga pokok tiap-tiap pesanan secara individual.Karena adanya karakteristik yang cukup unik ini , maka timbullah suatu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh perusahaan pembuatan kemasan plastik, yaitu masalah dalam penetapan harga jual produk. Dalam perusahaan yang melakukan produksi berdasarkan pesanan, harga jual ditetapkan sebelum proses produksi dimulai atau harga jual ditentukan dimuka. Harga jual ditetapkan dimuka ini memegang peranan  penting dalam terjadinya transaksi penjualan di perusahaan, karena suatu pesanan dinyatakan diterima atau ditolak setelah adanya kesepakatan, barulah kemudian pesanan tersebut dikerjakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diperlukan suatu penanganan yang serius dalam proses penetapan harga jual dimuka pada perusahaan ini.

Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, seringkali menghadapi masalah dalam menjalankan usahanya, diantaranya masalah penetapan harga jual. Harga jual tersebut harus ditentukan dimuka sebelum proses produksi itu sendiri dimulai. Untuk memecahkan masalah tersebut,perusahaan memerlukan perhitungan harga pokok produksi dengan sistem biaya yang ditentukan dimuka.Dalam rangka memperoleh perhitungan harga pokok produksi yang tepat dan benar untuk setiap produk pesanan,maka perusahaan membutuhkan suatu metode akuntansi biaya produksi berdasarkan (job order costing method) .Dengan harapan  melalaui metode ini manajemen akan dapat memperoleh informasi harga pokok  pesanan yang akurat, yang bermanfaat dalam menentukan harga jual yang efektif yang akan dibebankan kepada pemesan.

BAB II

PEMBAHASAN

1.   BOP (BIAYA OVERHEAD PABRIK)

Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) biaya overhead pabrik variabel, (2) biaya overhead pabrik tetap, dan (3) biaya overhead pabrik campuran. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang jumlah totalnya akan berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya overhead pabrik variabel adalah biaya bahan penolong. Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang jumlah totalnya (dalam kisaran tertentu) tidak berubah walaupun terjadi perubahan  volume kegiatan. Contoh biaya overhead pabrik tetap adalah pajak bumi dan bangunan, biaya penyusutan aktiva tetap, dan biaya sewa gedung pabrik. Biaya overhead pabrik campuran dapat dibedakan menjadi biaya overhead pabrik semivariabel, misalnya biaya listrik pabrik dan biaya telepon pabrik, dan biaya overhead pabrik bertahap, misalnya gaji supervisor dan gaji inspektur.

1.     BOP sesungguhnya

Bila suatu BOP terjadi maka harus dilakukan pencatatan. Sebagaimana pada biaya Bahan Baku dan biaya Tenaga Kerja, jurnal-jurnal dibuat dan diposting ke rekening buku besar dan rekening buku pembantu.

Jurnalnya

BOP (sesungguhnya)              xxx

      Persediaan Bahan Baku                xxx

      Persediaan supplies                      xxx

      Biaya Penyusutan aktiva              xxx

      Macam macam biaya                   xxx

2.     BOP dibebankan

Setelah BOP sesungguhnya di catat di buku besar pembantu dan di rekening buku besar maka harus dibuat pencatatan untuk mencatat BOP yang dibebankan ke produk.

Jurnalnya

Biaya Dalam Proses                     xxx

      BOP (dibebankan)                              xxx

     Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif

Tarif BOP yang telah ditentukan digunakan untuk membebankan BOP kepada produksi yang diproduksi.

Ada 2 metode penentuan harga pokok produksi yaitu:

1.     Full costing method

Adalah metode penentuan HPP yang memperhitungkan semua biaya produksi sebagai HPP.

2.     Variable Costing / Direct costing

Adalah metode penentuan HPP yang memperhitungkan BOP biaya produksi variable saja kedalam HPP. (Harga Pokok Produksi).

Jika perusahaan menggunakan metode full costing di dalam penentuan HPPnya, produk akan di bebani BOP dengan meggunakan tarif BOP variable dan tarif BOP tetap. Jika perusahaan mengguanakn metode variable maka didalam penentuan HPP nya, produk akan dibebani BOP dengan menggunakan tarif BOP variable saja.

     Penggolongan BOP menurut sifatnya

Dalam perusahaan yang prodinya berdasarkan pesanan, BOP adalah : Biaya produk selain BBB & BTKL. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok BOP adalah :

1.     Biaya bahan penolong

2.     Biaya reparasi & pemeliharaan

3.     Biaya tenaga kerja tidak langsung

4.     Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap

5.     Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu

6.     Biaya operasi pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai.

1.     Biaya bahan penolong

Adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produksi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan HPP tersebut. Dalam perusahaan percetakan misalnya yang termasuk bahan penolong adalah : bahan perekat, tinta koreksi & pita mesin tik.

2.     Biaya reparasi dan pemeliharaan

Berupa biaya suku cadang dan biaya habis pakai.

3.     Biaya tenaga kerja tidak langsung

adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara kangsung kepada produk / pesanan .

-        Karyawan yang bekerja dalam / pada departemen pembantu

Seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel dan departemen gudang.

-        Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi

Seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik dan mandor.

4.     Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap

Biaya-biaya yang timbul dalam kelompok ini adalah biaya-biaya depresiasi bangunan pabrik, depresiasi mesin dan peralatan dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik.

5.     Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok diatas adalah : biaya asuransi gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, kecelakaan karyawan.

6.     BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai.

Biaya yang termasuk kelompok ini adalah : Biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN dan sebagainya.

 Cara penghitungan sederhana BOP

Bahan penolong	Rp xxx
Biaya Tenaga Kerja Tak Langsung	Rp xxx
Biaya Listrik Pabrik	Rp xxx
Biaya Asuransi	Rp xxx
Biaya Depresiasi Pabrik	Rp xxx
Biaya Pabrik Lain-lain	Rp xxx                             +
Biaya Overhead Pabrik	Rp xxx

Contoh kasus BOP

PT Senang Selamanya menggunakan tarif BOP ditentukan dimuka. Adapun anggaran perusahaan untuk agustus 2010 dengan kapasitas normal 15000 jam mesin disajikan sebagai berikut :

JENIS BIAYA	TOTAL
	VARIABEL		FIXED
Biaya Bahan Baku		Rp. 2.800.000
Biaya Tenaga Kerja		Rp. 1800.000
Biaya Bahan Penolong	Rp. 500.000
Biaya Depresiasi Mesin Jahit			Rp. 350.000
Biaya listrik mesin jahit	Rp. 680.000
Biaya Reparasi & pemeliharaan mesin jahit	Rp. 440.000
Biaya Reparasi & pemeliharaan mesin jahit			Rp. 300.000
Biaya asuransi mesin jahit			Rp. 400.000
Biaya promosi dan iklan	Rp. 520.000
Biaya tenaga kerja tidak langsung	Rp. 640.000
Biaya tenaga kerja tidak langsung			Rp. 700.000
Biaya kesejahteraan karyawan pabrik			Rp. 500.000

Pada akhir tahun BOP sesunggguhnya terjadi pada kapasitas sesungguhnya 15.500 jam mesin yang dapat disajikan sebagai berikut :

JENIS BIAYA	TOTAL
	VARIABEL		FIXED
Biaya Bahan Baku		Rp. 2.800.000
Biaya Tenaga Kerja		Rp. 1800.000
Biaya Bahan Penolong	Rp. 600.000
Biaya Depresiasi Mesin Jahit			Rp. 380.000
Biaya listrik mesin jahit	Rp. 700.000
Biaya Reparasi & pemeliharaan mesin jahit	Rp. 450.000
Biaya Reparasi & pemeliharaan mesin jahit			Rp. 300.000
Biaya asuransi mesin jahit			Rp. 720.000
Biaya promosi dan iklan	Rp. 530.000
Biaya tenaga kerja tidak langsung	Rp. 700.000
Biaya tenaga kerja tidak langsung			Rp. 750.000
Biaya kesejahteraan karyawan pabrik			Rp. 700.000

Data lain yang berkaitan dengan produksi : Jam kerja langsung 14.000 jam dan unit produksi 48.000 unit.

Hitunglah

a.      Berapakah BOP tetap dan Variabel yang dianggarkan dan sesungguhnya

b.     Hitunglah tarif BOP bulan agustus 2010 yang dianggarkan berdasarkan :

·       Jam mesin (Rp)

·       Biaya bahan baku (%)

·       Biaya tenaga kerja langsung (%)

·       Jam kerja langsung (Rp)

·       Unit produksi (Rp)

Jawab

a.      BOP yang dianggarkan dan yang sesungguhnya.

	BOP di Anggarkan	BOP sesungguhnya
BOP tetap	Rp. 2.250.000	Rp. 2.850.000
BOP variable	Rp. 2.780.000	Rp. 2.980.000
Total BOP	Rp. 5.030.000	Rp. 5.830.000

b.     Menghitung tarif BOP yang dianggarkan berdasarkan

·       Tarif BOP di anggarkan

Tarif BOP tetap =      = Rp. 150 / jam

Tarif BOP variabel =  = Rp. 185,33 / jam    +

            Total tarif BOP                     = Rp. 335,33 / jam

·       Tarif  BOP berdasarkan biaya bahan baku

Tarif BOP tetap =   x 100 %    =  80,36 %

Tarif BOP variabel =  x 100 %  =  99,29 %    +

            Total tarif BOP                                    = 179,65 %

·       Tarif BOP berdasarkan biaya kerja langsung

Tarif BOP tetap =   x 100 %    =  125 %

Tarif BOP variabel =  x 100 %  =  154,44 %    +

            Total tarif BOP                                    = 279,44 %

·       Tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung

Tarif BOP tetap =      = Rp. 160,71 / jkl

Tarif BOP variabel =  = Rp. 198,57 / jkl    +

            Total tarif BOP                     = Rp. 335,33 / jkl

·       Tarif BOP berdasarkan unit produksi

Tarif BOP tetap =      = Rp. 46,88 / Unit

Tarif BOP variabel =  = Rp. 57,92 / Unit    +

            Total tarif BOP                     = Rp. 104,8 / Unit

2.   Departementalisasi BOP

Adalah pembagian pabrik kedalam bagian-bagian yang disebut departemen dimana BOP dibebankan.

Langkah-langkahnya :

1.             Menyusun BOP perdepartemen

2.             Alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Ada 2 metode :

1. metode alokasi langsung

BOP departemen pembantu dialokasikan ketiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya.

2. metode alokasi bertahap

digunakan apabila jasa yang dihasilka n departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi tetapi juga digunakan departemen pembantu yang lain.

·       Metode alokasi kontinyu

Dalam metode ini, BOP dept pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus menerus, sehingga jumlah BOP yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti.

·       Metode aljabar

Dalam metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar.

Contoh kasus departementalisasi BOP

PT Selalu Senang mengolah produksinya melalui 5 departemen produksi yaitu A, B, C, D dan E dan ditunjang dengan 3 departemen pembantu yaitu departemen R, S dan T

Adapun anggaran perusahaan untuk maret 2008 dengan kapasitas normal 10.000 per jam

Departemen Produksi  A                                                                    Rp. 12.000.000

Departemen Produksi B                                                                     Rp. 16.000.000

Departemen Produksi C                                                                     Rp. 14.000.000

Departemen Produksi D                                                                     Rp. 12.000.000

Departemen Produksi E                                                                     Rp . 8.000.000

Departemen  Pembantu                                                                      Rp. 10.000.000

Departemen Pembantu                                                                       Rp. 16.000.000

Departemen Pembantu                                                                       Rp. 18.000.000

Dasar alokasi adalah pemakaian jasa departemen pembantu untuk setiap departemen produksi yang dirinci sebagai berikut :

Jasa dari Departemen Pembantu	Departemen Produksi
	A	B	C	D	E
Departemen Pembantu R	20 %	24 %	22 %	20 %	14 %
Departemen Pembantu S	18 %	20 %	24 %	26 %	12 %
Departemen Pembantu T	20 %	16 %	18 %	20 %	26 %

Dasar pembebanan untuk menghitung tarif BOP masing-masing Departemen Produksi adalah sebagai berikut :

Departemen Produksi	Kapasitas Normal
A	120.000 / Unit
B	160.000 / Unit
C	180.000 / Unit
D	160.000 / Unit
E	120.000 / Unit

Hitunglah :

1.     Buatlah tabel Alokasi budget BOP dari departemen pembantu ke departemen produksi menggunakan metode alokasi langsung.

2.     Hitunglah tabel BOP untuk masing-masing departemen produksi, apabila pembebanan tariff BOP berdasarkan kapasitas normalnya.

Jawaban

I.                 Tabel alokasi budget BOP

Keterangan	Jumlah	Departemen Produksi					Departemen Pembantu
		A	B	C	D	E	R	S	T
Budget BOP sblm alokasi	62000	12000	16000	14000	12000	8000	10000	16000	1800
Alokasi Dep R	10000	2000	2400	2200	2000	1400	10000	-	-
Alokasi Dep S	16000	2800	3200	3840	4160	1920	-	16000	-
Alokasi Dep T	18000	3600	2880	3240	3600	4680	-	-	1800
Jml Alokasi Dep Pembantu	44000	8480	8480	9280	9760	8000	10000	16000	1800
Budget BOP stlh alokasi	106000	20480	24480	23280	21760	16000	0	0	0

II.               Perhitungan Tarif BOP

Departemen Produksi	Budget BOP setelah alokasi	Kapasitas Normal	Tarif
A	Rp. 20.480.000	120.000 / Unit	Rp. 170,67 / unit
B	Rp. 24.480.000	160.000 / Unit	Rp. 153 / unit
C	Rp. 23. 280.000	180.000 / Unit	Rp. 129,33 / unit
D	Rp. 21.760.000	160.000 / Unit	Rp. 136 / unit
E	Rp. 21.760.000	120.000 / Unit	Rp. 133, 33 / unit

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Biaya-biaya produksi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau yang wujud riilnya adalah biaya bahan baku tudak langsung dann biaya tenaga kerja tidak langsung serta biaya pabrik lainnya dikelompokan tersendiri yang disebut biaya overhead pabrik.

Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Pengendalian biaya overhead pabrik dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya, sehingga dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Dengan digunakannya tarif-tarif BOP yang berbeda-beda untuk tiap departemen, maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan BOP. Sesuai dengan departemen bersangkutan.

ekonomi koperasi

Ekonomi koperasi adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

ekonomi koperasi dapat berperan sebagai 

:

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
4. Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Ekonomi koperasi dimaksudkan untuk mencari keuntungan guna kesejahteraan bersama setiap anggotanya. karena pada intinya koperasi adalah usaha yang diadakan secara bersama-sama untuk mencapai keuntungan bersama pula.

Hukum

Hukum  adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

Bidang hukum

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum perdata, hukum publik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria

Hukum perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:

1. Hukum keluarga
2. Hukum harta kekayaan
3. Hukum benda
4. Hukum Perikatan
5. Hukum Waris

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan orang lain.atau Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan tentang masyarakat

dan menjadi hukum perlindungan publik.

Hukum pidana

Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukum pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helem, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.

Hukum acara

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya . Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

tegaknya supremasi hukum itu harus dimulai dari penegak hukum itu sendiri. yang paling utama itu adalah bermula dari pejabat yang paling tingi yaitu mahkamah agung ( [MA] )harus benar-benar melaksanakan hukum materil itu dengan tegas. baru akan terlaksana hukum yang sebenarnya dikalangan bawahannya.

Hukum internasional

Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu dengan negara lain secara internasional Universa, yang mengandung dua pengertian dalam arti sempit dan luas.

1. Dalam arti sempit meliputi : Hukum publik internasional
2. Dalam arti luas meliputi : Hukum publik internasional dan hukum perdata internasional

Sistem Politik

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan sistem politik yang otoriter.

Landasan Politik

Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.

Trilogi pembangunan terdiri dari:

• Stabilitas Nasional yang dinamis
• Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan
• Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.

Kontroversi

Pencanangan trilogi pembangunan ini menuai kontroversi karena pada pelaksanaannya mengakibatkan hal-hal berikut:

• Pelaksanaan stabilitas politik menghasilkan regulasi dimana diterbitkan sejumlah peraturan yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Dalam hal prosedural diterbitkan Undang-Undang tentang Organisasi Massa dan Undang Undang Partai Politik
• Pertumbuhan ekonomi menghasilkan penanaman modal asing yang mengakibatkan hutang luar negeri. Serbuan para investor asing ini kemudian melambat ketika terjadi jatuhnya harga minyak dunia, yang mana selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan deregulasi (liberalisasi) pada tahun 1983-1988. Tanpa disadari, kebijakan penarikan investor yang sangat liberal ini mengakibatkan undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal menjadi yang sangat liberal di lingkup dunia internasional. Namun kebijakan yang sama juga menghasilkan intensifikasi pertanian di kalangan petani.
• Dalam pemerataan hasil, pelaksanaannya membuka jalur-jalur distributif seperti kredit usaha tani dan mitra pengusaha besar dan kecil seperti (bapak asuh)

Politik Pada Akhir Masa Orde Baru

Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

1998

Krisis ekonomi dan Kerusuhan Mei 1998

22 Januari 1998

• Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya.

12 Februari

• Soeharto menunjuk Wiranto, menjadi Panglima Angkatan Bersenjata. 

5 Maret 

• Dua puluh mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima Fraksi ABRI

10 Maret  

• Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.

14 Maret 

• Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan VII. Bob Hasan dan anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, terpilih menjadi menteri.

15 April 

• Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik

18 April 

• Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jendral Purn. Wiranto dan 14 menteri Kabinet Pembangunan VII mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut.

1 Mei 

• Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan
• mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.

2 Mei 

• Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (1998).
• Mahasiswa di Medan, Bandung dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi disikapi dengan represif oleh aparat. Di beberapa kampus terjadi bentrokan.

4 Mei 

• Harga BBM melonjak tajam hingga 71%, disusul tiga hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya 6 meninggal.

7 Mei 

• Peristiwa Cimanggis, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis, yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata.

8 Mei  

• Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh.

9 Mei 

• Soeharto berangkat seminggu ke Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G-15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.

12 Mei  

• Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Trisakti terbunuh.

13 Mei

Mal Ratu Luwes di Jl. S. Parman termasuk salah satu yang dibakar di Solo

• Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. kerusuhan juga terjadi di kota Solo.
• Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir,memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.
• Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.

14 Mei 

• Demonstrasi terus bertambah besar hampir di semua kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah

• Soeharto, seperti dikutip koran, mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo.
• Kerusuhan di Jakarta berlanjut, ratusan orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi.

15 Mei 

• Selesai mengikuti KTT G-15, tanggal 15 Mei l998, Presiden Soeharto kembali ke tanah air dan mendarat di lapangan Bandar Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta, subuh dini hari. Menjelang siang hari, Presiden Soeharto menerima Wakil Presiden B.J. Habibie dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

17 Mei 

• Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Abdul Latief melakukan langkah mengejutkan pada Minggu, 17 Mei 1998. Ia mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Soeharto dengan alasan masalah keluarga, terutama desakan anak-anaknya.

18 Mei 

• Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.
• Pukul 21.30 WIB, empat orang menko (Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu "malu". Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung mengatakan, "Urusan kabinet adalah urusan saya." Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat.
• Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi".
• Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.

19 Mei 

• Pukul 09.00-11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma'ruf Amin dari NU. Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit) itu para tokoh membeberkan situasi terakhir, dimana eleman masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Soeharto lalu mengajukan pembentukan Komite Reformasi
• Presiden Soeharto mengemukakan, akan segera mengadakan reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi. Presiden juga membentuk Komite Reformasi. Nurcholish sore hari mengungkapkan bahwa gagasan reshuffle kabinet dan membentuk Komite Reformasi itu murni dari Soeharto, dan bukan usulan mereka.
• Pukul 16.30 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama Menperindag Mohamad Hasan melaporkan kepada Presiden soal kerusakan jaringan distribusi ekonomi akibat aksi penjarahan dan pembakaran. Bersama mereka juga ikut Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng yang akan melaporkan soal rencana penjualan saham BUMN yang beberapa peminatnya menyatakan mundur. Pada saat itu, Menko Ekuin juga menyampaikan reaksi negatif para senior ekonomi; Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Frans Seda, atas rencana Soeharto membentuk Komite Reformasi dan me-reshuffle kabinet. Mereka intinya menyebut, tindakan itu mengulur-ulur waktu.
• Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta.
• Amien Rais mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
• Dilaporkan bentrokan terjadi dalam demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.

20 Mei  

• Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas.
• 500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung.
• Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru
• Pukul 14.30 WIB, 14 menteri bidang ekuin mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas. Dua menteri lain, yakni Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier tidak hadir. Mereka sepakat tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi, ataupun Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Semula ada keinginan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu secara langsung kepada Presiden Soeharto, tetapi akhirnya diputuskan menyampaikannya lewat sepucuk surat. Alinea pertama surat itu, secara implisit meminta agar Soeharto mundur dari jabatannya. Perasaan ditinggalkan, terpukul, telah membuat Soeharto tidak mempunyai pilihan lain kecuali memutuskan untuk mundur. Ke-14 menteri itu adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga dan Tanri Abeng.
• Pukul 20.00 WIB, surat itu kemudian disampaikan kepada Kolonel Sumardjono. Surat itu kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto.
• Soeharto kemudian bertemu dengan tiga mantan Wakil Presiden; Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno.
• Pukul 23.00 WIB, Soeharto memerintahkan ajudan untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Soeharto sudah berbulat hati menyerahkan kekuasaan kepada Wapres BJ Habibie.
• Wiranto sampai tiga kali bolak-balik Cendana-Kantor Menhankam untuk menyikapi keputusan Soeharto. Wiranto perlu berbicara dengan para Kepala Staf Angkatan mengenai sikap yang akan diputuskan ABRI dalam menanggapi keputusan Soeharto untuk mundur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Wiranto, Soeharto kemudian memanggil Habibie.
• Pukul 23.20 WIB, Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Amien Rais. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. kata-kata yang disampaikan oleh Yusril itu, "The old man most probably has resigned". Yusril juga menginformasikan bahwa pengumumannya akan dilakukan Soeharto 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Kabar itu lalu disampaikan juga kepada Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Danandjaya, Syafii Ma'arif, Djohan Effendi, H Amidhan, dan yang lainnya. Lalu mereka segera mengadakan pertemuan di markas para tokoh reformasi damai di Jalan Indramayu 14 Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama, Malik Fadjar. Di sana Cak Nur - panggilan akrab Nurcholish Madjid - menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru.

• 
  

Pernyataan pengunduran diri

21 MEI

• Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum) pagi dini hari menyatakan, "Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru".
• Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.
• Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
• Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, "ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto beserta keluarga."
• Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.

22 MEI

• Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi".
• Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.
• Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol dan atribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas Atma Jaya

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja.

Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan "Kembali ke UUD' 45". Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.

PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut laporan di "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".

Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat.

Era "Demokrasi Terpimpin", yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.